JAKARTA — Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) tingkat nasional di Tennis Indoor Senayan, Rabu (10/12/2025), menjadi panggung penegasan komitmen pemerintah terhadap pemajuan hak-hak dasar warga negara. Menteri HAM, Natalius Pigai, menyampaikan bahwa nilai kemanusiaan harus menjadi kompas utama arah pembangunan bangsa.
Acara yang dihadiri jajaran menteri, pejabat tinggi negara, hingga duta besar negara sahabat itu juga diikuti oleh Pj Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Dr. Bustan, mewakili Gubernur Kaltara.
“Kemanusiaan Itu Melampaui Identitas”
Dalam pidatonya, Natalius Pigai menekankan bahwa HAM merupakan kekuatan moral yang tidak mengenal batas—baik suku, agama, maupun latar belakang lainnya.
“Ketika nurani berbicara, manusia berdiri pada sisi yang sama,” ungkap Pigai, sambil menyinggung solidaritas masyarakat dunia terhadap krisis kemanusiaan seperti yang dialami rakyat Palestina.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah kini menaruh perhatian besar pada agenda pemajuan HAM, salah satunya melalui pembentukan Kementerian HAM yang menjadi pusat penguatan kebijakan nasional. Langkah ini sejalan dengan visi menuju Indonesia 2045, termasuk ambisi menjadikan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB.
“Dengan posisi itu, Indonesia bisa memimpin percakapan global tentang kemanusiaan dan membawa perspektif Indonesia ke level internasional,” tegasnya.
HAM sebagai Tolak Ukur Kinerja Pemerintah
Pigai mengingatkan bahwa peringatan Hari HAM harus dijadikan bahan introspeksi bagi seluruh pejabat negara. Ia menekankan pentingnya layanan publik yang benar-benar menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan.
“Empati dan simpati harus tumbuh dari kesadaran diri. Kita punya kewajiban moral untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal,” ujarnya.
Ia juga mendorong keberanian dalam memperjuangkan nilai kebenaran dan keadilan, namun tetap berada dalam jalur konstitusi.
Kaltara Siap Tindaklanjuti Arahan Kementerian HAM
Pj Sekda Kaltara, Dr. Bustan, menyatakan arahan Menteri HAM menjadi pedoman penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat perspektif HAM dalam setiap kebijakan.
“Peringatan Hari HAM ini mengingatkan bahwa pelayanan publik harus berorientasi pada martabat manusia. Itu berarti memprioritaskan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan kelompok rentan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa Kaltara tengah memperkuat partisipasi masyarakat dalam pemantauan pelayanan publik, termasuk memperluas akses informasi dan pengawasan tata kelola layanan dasar.
“Kami berkomitmen membangun sistem yang inklusif, transparan, dan memastikan setiap warga memperoleh hak yang sama,” tutur Bustan.
Peringatan Hari HAM 2025 ditutup dengan Musyawarah Pembangunan HAM, forum yang merangkum berbagai gagasan lintas sektor untuk memperkuat kebijakan HAM di tingkat nasional.
