TANJUNG SELOR — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara merespons pandangan umum Fraksi Partai Demokrat terhadap APBD 2026 yang dibacakan dalam rapat paripurna DPRD Kaltara, Selasa (18/11/2025).
Penurunan drastis TKD dari pusat menjadi sorotan utama Demokrat. Anggota fraksi, H. Saleh, menegaskan bahwa Kaltara tidak boleh diperlakukan sebagai provinsi pinggiran, mengingat posisinya sebagai garda terdepan negara di wilayah perbatasan.
“Potongan TKD harus dinegosiasikan ulang. Kaltara punya beban strategis yang tidak kecil,” ujarnya dalam sidang.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, menyatakan pemerintah provinsi siap melakukan langkah-langkah penyesuaian agar pembangunan tetap berjalan optimal.
Menurut Ingkong, berkurangnya TKD hingga Rp672 miliar menjadi tantangan berat, namun pemerintah akan memperkuat PAD dengan digitalisasi layanan pajak, menertibkan wajib pajak, serta mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah.
“Masukan Fraksi Demokrat sangat tepat. Optimalisasi PAD menjadi kunci agar pelayanan publik tidak terganggu,” tegasnya.
Pemprov juga memastikan belanja strategis—khususnya pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pelayanan publik—tetap menjadi prioritas. Sementara belanja yang dinilai tidak mendesak akan ditekan.
Selain mendorong efisiensi belanja, pemerintah menekankan pentingnya transparansi anggaran. Publik akan diberikan akses informasi fiskal yang lebih terbuka sebagai bentuk akuntabilitas.
Dengan sinergi eksekutif dan legislatif, Pemprov berharap APBD 2026 tetap berjalan efektif meski tekanan fiskal meningkat.