TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) menunjukkan komitmen tinggi dalam menanggulangi dampak bencana yang melanda wilayah perbatasan Krayan, Kabupaten Nunukan. Penjabat Sekretaris Provinsi (Pj Sekprov) Kaltara, Bustan, bahkan memimpin rapat koordinasi hingga larut malam, Senin (16/6), demi memastikan percepatan penanganan berjalan efektif.
Rapat yang berlangsung di ruang Sekda, Kantor Gubernur Kaltara, secara khusus membahas alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk wilayah terdampak, termasuk jalan dan jembatan yang rusak serta kawasan yang masih terisolasi akibat bencana.
“Saya minta tim segera ke lapangan. Tinjau langsung kondisi jalan, jembatan, dan titik longsor. Karena akses hanya bisa melalui jalur udara, hasil kaji cepat dari Kabupaten Nunukan menjadi acuan awal kita,” tegas Bustan.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara laporan cepat dari daerah dan evaluasi tim provinsi sebagai dasar penetapan status tanggap darurat tingkat provinsi.
Dalam rapat tersebut, Dinas PUPR awalnya mengusulkan Rp11 miliar untuk penanganan. Namun, Bustan meminta kajian ulang untuk melihat apakah Rp3 miliar dapat digunakan secara efektif sebagai penanganan awal.
“Yang terpenting, dana awal ini bisa membuka akses darat agar roda dua dan empat dapat melintas. Skema RAB harus presisi dan titik prioritas jelas,” ujar Bustan.
Tak hanya infrastruktur, dana BTT juga diarahkan untuk penyaluran bantuan logistik ke daerah-daerah yang terdampak dan terisolir. Bustan menegaskan bahwa penggunaan dana harus efisien karena total alokasi BTT 2025 hanya Rp10 miliar untuk satu tahun penuh.
“Kita tidak bisa habiskan sekaligus. BTT juga harus siap menghadapi potensi bencana lainnya di masa mendatang,” imbuhnya.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh sejumlah OPD strategis, seperti BPBD Kaltara, Dinas PUPR-Perkim, Biro Kesra, Dinas Pertanian, serta OPD teknis lainnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kaltara, Andi Amriampa, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengajukan perpanjangan status tanggap darurat hingga 6 Juli 2025, menyesuaikan situasi lapangan dan hasil keputusan Pemkab Nunukan.
“Prioritas kami membuka kembali akses jalan utama agar distribusi logistik dan mobilitas warga bisa kembali normal. Tim juga sedang memantau kebutuhan logistik dan siap menyalurkan bantuan sesuai kondisi lapangan,” tuturnya.
Kondisi infrastruktur di Krayan memang tengah memprihatinkan. Sejumlah ruas jalan dan jembatan utama rusak berat, membuat pergerakan barang dan orang lumpuh total. Langkah cepat dan terukur kini menjadi kunci agar masyarakat Krayan tak terputus dari konektivitas dan bantuan.
