TANJUNG SELOR — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus mempercepat proses pemulihan akses jalan lingkar Krayan di Kabupaten Nunukan, yang sebelumnya terdampak banjir dan longsor. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltara, berbagai langkah percepatan dilakukan agar mobilitas masyarakat kembali normal.
Langkah tersebut ditindaklanjuti lewat Rapat Koordinasi (Rakor) penanganan darurat yang digelar Rabu, 9 Juli 2025, bertempat di Ruang Rapat Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi. Rakor ini melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Plt. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kaltara, Rony Haryanto, mengungkapkan bahwa tim teknis dari Dinas PUPR telah mengerahkan alat berat dan personel ke lokasi terdampak.
“Kami fokus membuka jalur yang tertutup material longsor agar konektivitas warga kembali pulih secepat mungkin,” jelas Rony.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kaltara, Andi Amriampa, menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan kaji cepat serta menyusun kebutuhan anggaran untuk ditindaklanjuti melalui skema Belanja Tidak Terduga (BTT).
“Prioritas utama kami adalah percepatan pemulihan infrastruktur vital. Tim di lapangan sudah bergerak, dan hasil kajian menjadi acuan utama untuk pengajuan dana tanggap darurat,” terang Andi.
Ia menambahkan, meskipun bantuan logistik dasar seperti bahan pangan disuplai oleh pemerintah kabupaten, namun pembukaan akses jalan tetap menjadi hal yang sangat krusial guna menjaga kelancaran aktivitas sosial dan ekonomi warga.
Dukungan Lintas OPD
Sebagai bentuk sinergi lintas sektor, sejumlah perangkat daerah turut berkontribusi:
Dinas PUPR-PKP Kaltara segera melaksanakan penanganan darurat di lokasi terdampak;
Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kaltara menyarankan agar pengadaan barang/jasa dalam kondisi darurat mengacu pada Peraturan LKPP Nomor 06 Tahun 2024;
Inspektorat Provinsi Kaltara terlibat aktif melakukan pengawasan dan pendampingan agar proses berjalan transparan dan akuntabel.
Di lapangan, koordinasi intensif juga dilakukan bersama para pemangku kepentingan lokal, seperti Camat Krayan Selatan, Sekcam, kepala desa, dan tokoh masyarakat di wilayah Long Layu.
“Kami berada langsung di lokasi terdampak untuk memastikan kebutuhan mendesak masyarakat segera tertangani. Semua intervensi kami dasarkan pada kondisi dan data lapangan,” ujar Rony.
Komitmen Tanggap dan Terukur
BPBD Kaltara menegaskan komitmennya untuk bertindak cepat, responsif, dan terukur. Tim kaji cepat lintas sektor telah dibentuk guna mempercepat proses normalisasi dan pemulihan infrastruktur strategis di kawasan perbatasan tersebut.
Dengan dukungan kolaboratif antara pemerintah provinsi, OPD teknis, dan masyarakat lokal, diharapkan dampak bencana dapat diminimalkan, dan aktivitas warga bisa segera berjalan normal kembali.
