TARAKAN — Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, mendorong peningkatan kolaborasi antara pelaku UMKM dan pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi kreatif di Kalimantan Utara. Hal itu ditegaskannya dalam sosialisasi Perda Pengembangan Ekonomi Kreatif yang diikuti puluhan pelaku UMKM.
Syamsuddin menyebut sektor UMKM merupakan tulang punggung ekonomi kreatif di Kaltara.
“UMKM itu backbone-nya ekonomi kreatif. Kontribusinya bisa mencapai 80 sampai 90 persen,” jelas politisi PKS tersebut.
Ia mengungkapkan, salah satu kendala terbesar yang menghambat pelaku usaha adalah ketidaktahuan terhadap mekanisme bantuan pemerintah. Banyak pelaku UMKM belum memahami prosedur administratif, termasuk kewajiban memiliki NIB dan mengikuti SOP yang ditetapkan.
“Sering kali bantuan tidak bisa diberikan karena pelakunya tidak tahu langkahnya. Makanya mereka harus paham prosesnya,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Syamsuddin mengapresiasi kehadiran langsung Dinas Perindagkop dan UKM yang memberi penjelasan teknis kepada para pelaku usaha. Ia menilai forum seperti ini penting untuk meminimalkan hambatan komunikasi.
“Kami ingin UMKM digandeng langsung oleh Dinas. Hari ini mereka bisa berdialog langsung dengan Kepala Dinas, dan itu kesempatan yang jarang,” ujarnya.
Syamsuddin memastikan dukungannya apabila seluruh persyaratan dipenuhi.
“Kalau mereka mengikuti prosedur dari Dinas, saya siap support. Tapi kalau tidak, tentu tidak bisa berjalan,” tegasnya.
Ia berharap regulasi dan penguatan komunikasi ini mampu menjadi fondasi penguatan UMKM sebagai sektor strategis ekonomi kreatif di Kaltara.
