TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan pentingnya langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) secara menyeluruh, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Hal ini disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla Provinsi Kaltara Tahun 2025 yang digelar di Gedung Gadis, Kamis (15/5).
Mewakili Gubernur Kaltara, Staf Ahli Bidang Hukum, Kesatuan Bangsa, dan Pemerintahan Setprov Kaltara, Robby Yuridi Hatman, S.Sos., M.T, menyampaikan bahwa kondisi geografis Kaltara yang strategis—berbatasan langsung dengan Malaysia dan didominasi hutan tropis—menjadikannya rentan terhadap bencana Karhutla.
“Ini bukan hanya soal statistik, tapi sinyal kuat bagi kita semua bahwa upaya pencegahan dan penanganan harus semakin diperkuat. Mulai dari kesiapan sumber daya manusia, sarana prasarana, hingga alokasi anggaran,” tegas Robby.
Kasus Karhutla Meningkat Tajam
Menurut data dari BPBD Kaltara, sepanjang tahun 2024 terjadi 267 kejadian bencana, dan 103 di antaranya merupakan kasus kebakaran hutan dan lahan. Sementara hingga Mei 2025, sudah tercatat 17 bencana, di mana 7 di antaranya adalah Karhutla.
Luas lahan terbakar juga mengalami lonjakan signifikan:
2022: 370 hektare
2023: 796,36 hektare
2024: 2.429,21 hektare
Instruksi Presiden Jadi Panduan
Robby menyebutkan bahwa amanat Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Karhutla menjadi panduan utama. Di antaranya, Gubernur diminta mengalokasikan anggaran memadai dalam APBD—baik melalui anggaran rutin maupun Belanja Tidak Terduga (BTT).
“Gubernur Zainal telah menegaskan agar anggaran penanganan Karhutla menjadi prioritas. Kita tidak ingin kegiatan penanganan di lapangan terganggu hanya karena persoalan anggaran. Hal ini juga menjadi pesan bagi pemerintah kabupaten/kota,” ujarnya.
Fokus pada Pencegahan dan Kolaborasi
Langkah strategis yang kini digalakkan Pemprov Kaltara mencakup:
Deteksi dini dan sistem peringatan dini
Sosialisasi langsung dan pemasangan imbauan kepada masyarakat
Patroli terpadu di daerah rawan Karhutla
Penyediaan logistik, peralatan, serta penegakan hukum tegas terhadap pelaku pembakaran
Robby juga mengajak seluruh pihak mulai dari BPBD kabupaten/kota, TNI, Polri, Manggala Agni, kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA), hingga media untuk terus memperkuat sinergi.
Kaltara Jadi Fokus Nasional
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kaltara, Andi Amriampa, menambahkan bahwa Rakor ini juga merupakan tindak lanjut dari Rakor Nasional di Kemenko Polhukam pada 13 Maret lalu, di mana Kaltara menjadi salah satu daerah yang diundang khusus karena tingkat kerawanannya.
“BMKG telah memberi peringatan bahwa beberapa wilayah Kaltara akan memasuki masa kering dalam waktu dekat. Karena itu, kami kumpulkan semua unsur untuk menyiapkan langkah konkret sejak awal,” ujar Andi.
Rakor ini diharapkan menghasilkan rencana aksi yang bisa segera diterapkan, terutama di wilayah rawan seperti Tanjung Palas Timur (Bulungan), Sebatik, dan Kecamatan Nunukan.
