TANJUNG SELOR – Komisi IV DPRD Kalimantan Utara menegaskan komitmennya untuk memperkuat anggaran sektor kesehatan dan perlindungan pekerja rentan pada pembahasan APBD 2026. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi IV, Syamsuddin Arfah, usai mengikuti rapat bersama mitra kerja, Rabu (19/11/2025).
Syamsuddin menyebut hampir seluruh usulan Dinas Kesehatan mendapat dukungan penuh dari Komisi IV. “Mayoritas usulan Dinas Kesehatan kami setujui,” ujarnya.
Meski demikian, ia menyoroti dua isu besar yang menjadi fokus pembahasan, yakni kebutuhan rumah sakit serta pembiayaan BPJS Kesehatan. Sejumlah program dianggap perlu mendapatkan prioritas anggaran, di antaranya insentif dokter spesialis, pembangunan fasilitas oksigen, hingga pendampingan dana DAK sekitar Rp40 miliar yang memerlukan dukungan anggaran Rp2,5 miliar.
“Tahapan ini penting agar peningkatan layanan kesehatan bisa terwujud,” jelasnya.
Syamsuddin juga menegaskan bahwa pengusulan Rp20 miliar untuk mendukung BPJS Kesehatan telah dimasukkan dalam rencana anggaran. Sementara untuk perlindungan pekerja rentan, ia kembali mendorong alokasi minimal Rp2 miliar guna membiayai BPJS Ketenagakerjaan selama enam bulan. Usulan ini sebelumnya bahkan direkomendasikan mencapai Rp4 miliar untuk cakupan 10 bulan.
Menurutnya, anggaran tersebut sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlanjutan jaminan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. “Jangan sampai pekerja rentan kehilangan perlindungan hanya karena minimnya alokasi anggaran,” tegasnya.
Ia berharap dukungan anggaran yang diberikan mampu mempercepat peningkatan layanan kesehatan di seluruh daerah dan mulai dapat direalisasikan pada triwulan II tahun 2026.
“Harapannya seluruh program bisa dijalankan dengan baik, terutama di wilayah yang masih membutuhkan layanan kesehatan lebih merata,” tutupnya. (*)
