TARAKAN — Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara 2026 yang diperkirakan turun drastis, membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara harus melakulan inovasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Harapan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltara, Komaruddin disela kunjungan kerjanya di Kota Tarakan, Minggu (23/11/2025).
Ia menjelaskan penurunan APBD 2026 dikarenakan berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. “Penurunan anggaran ini harus kita hadapi bersama, dan tetap memastikan segala pembangunan prioritas di Kaltara tetap berjalan,” ujarnya.
Belajar dari persoalan ini, Provinsi Kaltara harus mulai berbenah dalam memaksimal sumber-sumber PAD sejak dini. Terutama pengelolaan berbagai aset daerah yang belum maksimal.
“Meski PAD menunjukkan pertumbuhan, tapi nilainya masih jauh di bawah penerimaan TKD. Memang beberapa fraksi telah menyampaikan pandangan dalam mendesak Pemprov meningkatkan belanja modal sekaligus mendorong optimalisasi PAD sebagai upaya mewujudkan kemandirian fiskal,” tegas Komaruddin.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengungkapkan agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga mulai memiliki target PAD secara ideal setiap tahunnya.
“Kita punya BUMD yang perlu mulai ditarget agar mampu menjadi penyumbang PAD secara ideal dan berkesinambungan. Belum lagi berbagai aset daerah yang dapat dikelolah menjadi sumber PAD. Ini semua perlu diinventarisir dan dimaksimalkan,” tuturnya.
Ia pun memastikan dalam kondisi penurunan APBD, tidak boleh ada program yang hanya menyerap anggaran tanpa memberikan dampak jelas. “Semuanya harus berjalan terukur dan memiliki manfaat bagi masyarakat,” harap Komaruddin. (Adv)
