Kesbangpol dan Pol-PP Kaltara Puncaki Realisasi APBD
TANJUNG SELOR– Menjelang akhir tahun 2024, pencapaian realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Utara masih jauh dari target. Hingga saat ini, realisasi anggaran baru mencapai 64 persen, sebuah angka yang menunjukkan pelaksanaan anggaran berjalan lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya.
Meski demikian, ada dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berhasil mencatatkan kinerja gemilang. Kesbangpol Kaltara dan Satpol-PP Kaltara memimpin dengan realisasi APBD tertinggi. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara, Denny Harianto, mengungkapkan bahwa kegiatan terkait Pemilu 2024 menjadi salah satu alasan utama keberhasilan kedua OPD tersebut.
“Banyak program Kesbangpol dan Pol-PP yang didukung oleh anggaran karena perannya dalam mendukung Pemilu. Ini membuat realisasi mereka melampaui OPD lainnya,” jelas Denny.
Sebaliknya, DPUPR-Perkim Kaltara mencatatkan realisasi terendah, hanya mencapai 40 persen. Menurut Denny, rendahnya angka ini wajar mengingat OPD tersebut menangani volume kegiatan terbesar di antara OPD lainnya.
Tantangan dalam Realisasi Anggaran
Denny juga menyoroti bahwa lambatnya pelaporan kinerja teknis di beberapa OPD menjadi kendala utama dalam percepatan realisasi anggaran. Jika tidak ada langkah konkret, capaian APBD tahun ini diprediksi tidak akan melampaui angka 92 persen yang diraih pada tahun 2023.
“Kita butuh komitmen lebih dari setiap OPD untuk mempercepat pelaksanaan program dan pelaporan anggaran. Hal ini penting agar penilaian pemerintah pusat terhadap realisasi APBD Kaltara tetap positif,” tegas Denny.
Harapan di Penghujung Tahun
Dengan sisa waktu yang semakin singkat, pemerintah daerah harus bekerja ekstra keras untuk memaksimalkan sisa anggaran. “Langkah cepat dan kerja sama semua pihak sangat diperlukan. Kita tidak hanya bicara tentang pencapaian angka, tetapi juga bagaimana anggaran ini berdampak langsung pada pembangunan dan pelayanan masyarakat,” tambahnya.
Keberhasilan Kesbangpol dan Satpol-PP menjadi contoh nyata pengelolaan anggaran yang efektif. Kini tantangan terbesar adalah bagaimana OPD lainnya menyusul ketertinggalan dalam waktu yang tersisa. Mampukah Provinsi Kaltara menutup tahun dengan capaian yang lebih baik? Semua bergantung pada upaya yang dilakukan di minggu-minggu terakhir tahun ini
