TANJUNG SELOR — Peran DPRD Provinsi Kalimantan Utara kembali tampak kuat dalam proses penyusunan APBD 2026. Dalam rapat paripurna, Fraksi Golkar menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis yang mendorong reformasi belanja daerah, mulai dari peningkatan belanja modal hingga percepatan digitalisasi layanan pajak daerah.
Fraksi Golkar menilai dominasi belanja operasional harus dikaji ulang. Dengan porsi belanja modal hanya 3,26 persen, fraksi ini mengusulkan realokasi besar-besaran, yakni Rp80–90 miliar, agar pembangunan infrastruktur publik dapat digenjot.
Wakil Gubernur Ingkong Ala, mewakili Pemerintah Provinsi Kaltara, mengapresiasi peran DPRD sebagai mitra pengawasan yang aktif. Ia menyebut rekomendasi Golkar menjadi masukan berharga dalam penyempurnaan kebijakan fiskal.
“Masukan DPRD, khususnya Fraksi Golkar, sangat penting untuk memastikan APBD tetap fokus pada pelayanan dasar dan pembangunan daerah,” ujarnya.
Golkar juga menyoroti perlunya program padat karya desa, penguatan UMKM, dan sektor pangan. Pemerintah menegaskan bahwa sejumlah program tersebut telah masuk dalam prioritas utama, terutama untuk desa-desa berpotensi ekonomi dan kawasan perbatasan.
Di bidang pendapatan, DPRD mendesak digitalisasi pajak dan retribusi untuk memperkecil celah kebocoran PAD. Pemerintah menyambut usulan itu dengan komitmen mempercepat integrasi sistem digital serta pemanfaatan aset daerah secara lebih optimal.
Pengelolaan SILPA juga menjadi perhatian legislatif. Fraksi Golkar meminta agar SILPA dialokasikan secara produktif. Pemerintah menegaskan hal tersebut sudah menjadi arah kebijakan, termasuk untuk pembiayaan padat karya dan pembangunan infrastruktur desa.
Ingkong Ala menegaskan pemerintah akan terus berkoordinasi dengan DPRD untuk memperjuangkan pendanaan pusat yang lebih besar, sekaligus mengoptimalkan pendapatan mandiri daerah.
“Kami sepakat, kolaborasi dengan DPRD sangat menentukan keberhasilan APBD 2026 agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kalimantan Utara,” pungkasnya.
