TANJUNG SELOR — Komisi IV DPRD Kalimantan Utara menyoroti tingginya angka stunting di wilayah perbatasan dan pelosok yang hingga kini masih menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah.
Minimnya akses terhadap pangan bergizi, fasilitas kesehatan terbatas, dan rendahnya pengetahuan orang tua mengenai gizi disebut menjadi penyebab utama.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltara, Rahman, menegaskan penanganan stunting tak cukup hanya dengan pembagian makanan tambahan.
“Penanganan stunting harus bersifat transformatif. Ini bukan soal bantuan instan, tapi intervensi menyeluruh yang melibatkan keluarga, tenaga kesehatan, dan komunitas,” tegasnya, Selasa (9/12/25).
Rahman menilai, karakteristik wilayah terpencil menuntut pemerintah menghadirkan inovasi, termasuk layanan posyandu mobile atau kunjungan kesehatan terjadwal ke desa yang sulit dijangkau.
Menurutnya, inti utama keberhasilan penanganan stunting tetap bertumpu pada edukasi keluarga.
“Anak-anak di perbatasan bisa tumbuh sehat jika orang tua memahami pola asuh dan kebutuhan nutrisi, serta mendapatkan akses memadai ke layanan kesehatan,” ujarnya.
Komisi IV mendorong kolaborasi lintas sektor serta peningkatan akurasi data ibu hamil dan balita. Data yang valid diyakini penting agar intervensi tidak salah sasaran.
“Ini investasi jangka panjang. Jika dilakukan serius, kualitas hidup anak-anak di perbatasan akan meningkat signifikan,” pungkas Rahman.
