TANJUNG SELOR — DPRD Provinsi Kalimantan Utara kembali menyoroti kesenjangan fasilitas pendidikan di kawasan perbatasan yang dinilai masih jauh dari memadai. Minimnya infrastruktur sekolah disebut berdampak langsung pada kualitas pembelajaran dan kesempatan belajar anak-anak di daerah terpencil.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltara, Rahman, menegaskan perlunya percepatan pembangunan dan perbaikan sarana pendidikan di sejumlah wilayah seperti Krayan, Lumbis, Tulin Onsoi, dan daerah terpencil lainnya. Banyak sekolah di kawasan tersebut masih kekurangan ruang kelas, fasilitas pendukung, hingga akses transportasi yang memadai.
“Banyak sekolah di perbatasan membutuhkan perhatian serius. Mulai dari rehabilitasi bangunan, penambahan ruang belajar, hingga fasilitas dasar seperti perpustakaan, laboratorium, dan asrama siswa,” ujar Rahman, Senin (17/11/2025).
Ia juga mengusulkan percepatan pembangunan Sekolah Luar Biasa (SLB) di Pulau Sebatik. Menurutnya, anak-anak berkebutuhan khusus di wilayah itu tidak seharusnya bepergian jauh hingga ke Nunukan hanya untuk mendapatkan layanan pendidikan.
“SLB di Sebatik sangat mendesak. Ini soal akses dan hak dasar anak-anak berkebutuhan khusus agar mendapatkan pendidikan yang layak,” tegasnya.
Rahman menambahkan bahwa pemerataan layanan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah provinsi dan pusat, terlebih Kalimantan Utara merupakan daerah perbatasan langsung dengan Malaysia.
“Anak-anak di perbatasan memiliki hak yang sama dengan daerah lain. Fasilitas sekolah harus diperkuat agar proses belajar mengajar dapat berlangsung optimal,” katanya.
Selain sarana fisik, Rahman menyoroti pentingnya infrastruktur pendukung seperti akses jalan dan jaringan internet. Kondisi ini dinilai krusial untuk mendukung kurikulum modern yang banyak mengandalkan teknologi.
“Kita tidak bisa bicara transformasi pendidikan jika internet saja belum ada. Jaringan telekomunikasi harus dipercepat penyelesaiannya,” ujarnya.
Komisi IV DPRD Kaltara, kata Rahman, siap mendorong pemerintah provinsi untuk mengalokasikan anggaran yang lebih proporsional di sektor pendidikan, sekaligus memperjuangkan dukungan pusat melalui program afirmasi.
“Jika sarana, tenaga pendidik, dan akses pendukung terpenuhi, saya yakin anak-anak di perbatasan mampu bersaing dan berprestasi seperti daerah lain,” pungkasnya.