TARAKAN – Anggota DPRD Kalimantan Utara, Supa’ad Hadianto, menegaskan perlunya penguatan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur di daerah. Ia menyoroti masih adanya proyek fisik yang berisiko membengkakkan anggaran karena minim kajian teknis dan finansial sejak tahap perencanaan.
Supa’ad mendesak Pemerintah Provinsi Kaltara menjadikan analisis manfaat dan biaya (cost-benefit analysis/CBA) sebagai fondasi utama sebelum proyek infrastruktur disetujui. Menurutnya, CBA adalah “filter” yang memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat.
“Pembangunan bukan hanya soal bangunan berdiri, tapi memastikan ada manfaat jangka panjang dan dampak terukur bagi masyarakat Kaltara. Cost-benefit analysis harus menjadi penentu prioritas sejati,” tegasnya, Senin (24/11/25).
Ia mengingatkan, lemahnya perencanaan kerap menjadi akar persoalan proyek “buntung” — proyek yang pada akhirnya lebih membebani kas daerah dibandingkan menghasilkan manfaat.
“Sering muncul biaya tambahan hanya karena perencanaan awal tidak didukung kajian mendalam. Ini catatan hitam dalam efisiensi anggaran dan harus dibenahi,” kata Supa’ad.
Selain perencanaan, Supa’ad juga menyoroti rendahnya perhatian terhadap pemeliharaan infrastruktur. Menurutnya, pemeliharaan bukan kegiatan tambahan, melainkan bagian penting dari siklus pembangunan yang jika diabaikan dapat memicu biaya perbaikan yang jauh lebih besar.
“Pemeliharaan yang konsisten adalah cara paling efektif mencegah kerusakan dini dan pemborosan anggaran. Infrastruktur yang terawat akan meningkatkan kualitas layanan publik secara langsung,” jelasnya.
Supa’ad memastikan DPRD Kaltara akan memperkuat fungsi pengawasan agar setiap kebijakan pembangunan berjalan berbasis data, analisis kebutuhan lapangan, dan prinsip efisiensi. Ia berharap langkah ini dapat mendorong pembangunan Kaltara yang lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masy