TANJUNG SELOR – Penurunan dana transfer dari pemerintah pusat tahun ini memicu perhatian serius DPRD Kalimantan Utara. Anggota DPRD Kaltara, Yancong, meminta Pemerintah Provinsi Kaltara segera mengambil langkah pengamanan fiskal agar agenda pembangunan daerah tidak terganggu.
Menurut Yancong, kondisi penurunan transfer pusat tidak boleh dianggap sebagai situasi normal. Dengan tingkat ketergantungan fiskal yang masih tinggi, Kaltara sangat bergantung pada dukungan pendanaan nasional untuk menjaga stabilitas pembangunan.
“Situasi ini harus ditangani cepat dan serius. Jika tidak direspons dengan langkah konkret, sejumlah program bisa terhambat,” tegasnya.
Ia menilai kemampuan fiskal daerah masih terbatas sehingga Pemprov perlu lebih agresif mengoptimalkan peluang pendanaan dari kementerian teknis. Setiap pintu pembiayaan sektoral harus dimanfaatkan untuk menutup potensi kekurangan anggaran daerah.
“Banyak kementerian membuka ruang usulan kegiatan. Itu harus dimaksimalkan agar Kaltara tetap mendapatkan dukungan anggaran tambahan,” lanjutnya.
Yancong menegaskan legislatif siap mendukung langkah Pemprov dalam memperjuangkan kebutuhan pembangunan di pemerintah pusat. Sinergi antara eksekutif dan legislatif disebut menjadi kunci menghadapi tantangan fiskal tahun ini.
“Eksekutif dan legislatif harus kompak. Dengan kerja bersama, pembangunan tetap bisa berjalan meski dana transfer turun,” ujarnya.
Ia menyebut penurunan dana transfer harus dijadikan momentum untuk memperkuat strategi pembiayaan daerah, termasuk membuka akses pendanaan alternatif.
“Tantangan ini harus dijawab dengan strategi yang lebih kuat dan terukur. Yang paling penting, layanan dan pembangunan untuk masyarakat tidak boleh tersendat,” tutupnya.
