TANJUNG SELOR — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Utara mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk kembali mengaktifkan program Desa Tangguh Bencana (Destana) di wilayah masing-masing. Dorongan ini disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Kaltara, Andi Amriampa, usai mengikuti Upacara Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) 2025, Sabtu (26/4).
Menurut Andi, keberadaan Destana sangat krusial dalam memperkuat kesiapsiagaan masyarakat, khususnya di wilayah yang rentan terhadap bencana, seperti desa-desa yang terletak di bantaran sungai.
“Desa-desa seperti Long Peso di Bulungan dan Long Apung di Malinau sudah kami bentuk menjadi Destana. Mereka sangat membantu dalam upaya tanggap darurat saat bencana terjadi,” ujarnya.
Kewenangan di Daerah, Kolaborasi Tetap Dibutuhkan
Andi menjelaskan bahwa saat ini kewenangan pengelolaan dan aktivasi Destana berada di tangan pemerintah kabupaten dan kota. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama erat antara BPBD provinsi dan daerah agar program tersebut dapat berfungsi secara maksimal.
“Kami berharap agar BPBD di kabupaten/kota tidak hanya mempertahankan, tapi juga memberdayakan kembali relawan dan warga yang sudah pernah dilatih dalam upaya evakuasi dan mitigasi bencana,” tambahnya.
Dana Sudah Tersedia, Tinggal Realisasi
Ia juga menyoroti bahwa sebagian besar desa sebenarnya sudah memiliki alokasi anggaran untuk kegiatan penanggulangan bencana. Tinggal bagaimana pemanfaatannya dapat diarahkan secara efektif oleh pemerintah desa setempat.
“Jangan menunggu bencana baru bergerak. Ketangguhan desa adalah benteng pertama dalam perlindungan masyarakat. Jadi, sangat penting bagi aparat desa untuk proaktif,” tegasnya.
Pernyataan Andi senada dengan imbauan dari Penjabat Sekretaris Provinsi Kaltara, Bustan, yang mendorong adanya pelatihan dan simulasi kebencanaan minimal setahun sekali sebagai bentuk peningkatan kapasitas masyarakat.
