TANJUNG SELOR – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Utara menekankan pentingnya peran aktif desa dalam upaya penanganan dan mitigasi bencana. Hal ini disampaikan oleh Kepala BPBD Kaltara, Andi Amriampa, dalam Rapat Koordinasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang digelar di Aula Kantor Gubernur, Kamis (15/5).
Dalam pertemuan tersebut, Andi mendorong pemerintah kabupaten dan kota agar memperkuat kesiapsiagaan hingga ke level desa. Ia menyoroti perlunya aktivasi komponen masyarakat seperti Desa Tangguh Bencana, Masyarakat Peduli Api, dan relawan lokal dalam mendukung langkah-langkah mitigasi, evakuasi, serta kesiapan menghadapi bencana.
“Pemerintah pusat telah menetapkan bahwa 8 persen dari Dana Desa bisa dialokasikan untuk penanganan bencana, baik yang bersifat alam maupun non-alam,” ujar Andi. Ia menilai, pengalokasian anggaran ini krusial agar desa memiliki kemampuan lebih baik dalam menghadapi risiko seperti banjir, gempa bumi, hingga kebakaran hutan.
Dengan adanya anggaran khusus tersebut, desa diharapkan mampu membangun kemandirian dan ketangguhan terhadap bencana. “Kesiapan masyarakat di tingkat paling bawah menjadi pilar utama dalam sistem penanggulangan bencana yang efektif,” tambahnya.
Rakor ini juga merupakan bagian dari langkah preventif dalam menghadapi musim kemarau yang diperkirakan akan terjadi pada pertengahan Juni hingga Juli 2025, sebagaimana diprediksi oleh BMKG.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk BPBD dari kabupaten/kota se-Kaltara, TNI-Polri, Dinas Kehutanan, PMI, pelaku usaha di sektor kehutanan, serta media. Dalam forum itu, Andi juga menekankan pentingnya pendekatan pentahelix, yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, dan media massa.