TANJUNG SELOR – Workshop pembinaan jabatan fungsional terhadap implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, telah usai dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Utara.
Pelaksana Tugas Kepala BKD Provinsi Kaltara, Andi Amriampa melalui Kepala Bidang Pembinaan dan Informasi Pegawai, Marmo mengatakan, salah satu tujuan pelaksanaan workshop pembinaan jabatan fungsional ini adalah mewujudkan pelayanan, pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional.
“Ini untuk mewujudkan terciptanya pelayanan, pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional di lingkungan Pemprov Kaltara yang lebih efektif dan efisien,” ucap Marmo.
Lanjutnya, cakupan lokasi pembinaan dinamika regulasi dan permasalahan yang terkait jabatan fungsional, maka diperlukan pengelolaan karier dalam jabatan fungsional dalam mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara.
“Tujuan kegiatan ini, melaksanakan kebijakan manajemen kepegawaian yang memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional di lingkungan Pemprov Kaltara,” tuturnya.
Marmo menjelaskan, kegiatan seperti ini akan dilakukan secara terstruktur, sistematis dan berkesinambungan. Sehingga mampu memberikan kinerja yang unggul dalam mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara.
“Yang kita libatkan dalam workshop ini adalah jabatan fungsional dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) teknis, guru dan tenaga kesehatan,” pungkasnya. (adv)