TANJUNG SELOR – Kekhawatiran muncul di tengah dinamika fiskal Kalimantan Utara. Anggota DPRD Kaltara, H. Alimuddin, menilai penurunan Transfer ke Daerah (TKD) justru melemahkan kemampuan provinsi dalam menjalankan pembangunan, terutama sebagai daerah yang berdiri di garis depan Indonesia.
Menurutnya, penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH) dan formula transfer nasional menjadi penyebab utama berkurangnya porsi TKD yang diterima Kaltara. Kondisi ini disebut tidak sejalan dengan kebutuhan strategis provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.
“Saat Kaltara membutuhkan sokongan anggaran yang lebih besar, justru transfer pusat mengalami pemotongan. Ini berdampak langsung pada ruang fiskal kita,” kata Alimuddin.
Ia menekankan bahwa pembangunan di wilayah perbatasan membutuhkan perhatian khusus dan dukungan anggaran yang memadai. Penurunan TKD, menurutnya, bukan hanya soal teknis penganggaran, tetapi berpengaruh pada kemampuan daerah menjaga keamanan, meningkatkan kesejahteraan, hingga memperkuat posisi strategis Indonesia di perbatasan.
Alimuddin juga mendesak Pemprov Kaltara untuk lebih transparan membuka rincian komponen TKD yang dipotong. Masyarakat, kata dia, berhak mengetahui bagaimana pengurangan tersebut berdampak pada program pembangunan dan pelayanan publik.
Tidak hanya itu, ia meminta pemerintah provinsi segera mengambil langkah cepat agar pemotongan TKD tidak membuat agenda prioritas terhambat. Komunikasi intens dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan, disebut harus segera dilakukan.
Ia juga menyarankan adanya gerakan bersama seluruh provinsi di Kalimantan demi memperjuangkan kebijakan fiskal yang lebih adil dan berpihak pada daerah.
“Yang kita harapkan hanya satu: ruang fiskal Kaltara tetap terjaga, pembangunan berjalan, dan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal,” ujarnya.