TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar Pertemuan Komite Program Provinsi Program Sinergi dan Kolaborasi Untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) Tahun 2025-2026, di Hotel Luminor, Rabu (10/12).
Rapat tersebut dibuka Asisten Administrasi Umum Setdaprov Kaltara Pollymaart Sijabat, SKM., M.A.P., dan dihadiri Sekretaris Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian Bappenas RI Riya Farwati, Unit Leader of Decentralised Governance Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia Nunuk Rahayu, dan Tim Leader Program SKALA Grace Palayukan.
Di kesempatan itu, Pollymaart mengucapkan selamat datang kepada tim perwakilan pemerintah pusat, perwakilan Kedutaan Australia dan perwakilan Program SKALA di Bumi Benuanta.
“Kehadiran bersama-sama ini dalam upaya mengurangi kemiskinan dan mengatasi kesenjangan melalui penyediaan layanan dasar dalam mewujudkan Kaltara yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan,” kata Pollymaart.
Pollymaart menjelaskan sejak Oktober 2023 Pemprov Kaltara telah melakukan kerjasama kolaboratif dengan Program SKALA untuk mengurangi kemiskinan dan mengatasi kesenjangan melalui penyediaan layanan dasar bagi kelompok rentan.
“Program ini sejalan dengan visi misi Gubernur Kaltara untuk Maju, Makmur, Berkelanjutan,” ujarnya.
Ia memastikan Pemprov Kaltara bersama Program SKALA akan terus melakukan berbagai upaya dalam menjawab berbagai tantangan utama yang dihadapi dalam penyediaan layanan dasar dan kesejahteraan masyarakat.
Kaltara memiliki potensi besar untuk menjadi provinsi yang maju dan sejahtera. Namun masih banyak tantangan yang harus dihadapi seperti kemiskinan, kesenjangan dan aksesibilitas yang rendah.
Terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 yang menjadi perhatian dalam pembangunan di Kaltara.
Diantaranya kemiskinan dan kesenjangan pembangunan antar kabupaten/kota, jangkauan dan mutu pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup hingga belum meratanya infrastruktur dasar dan penunjang perekonomian.
Pollymaart bersyukur bahwa Program SKALA datang disaat yang tepat karena berbagai kondisi yang dialami oleh Kaltara, khususnya di tengah keterbatasan dan ruang fiskal yang terbatas.
Ia menghimbau kepada seluruh perangkat daerah teknis yang berkaitan langsung dengan Program SKALA untuk memperkuat dukungan, komitmen serta sinergi kebijakan dan kolaborasi program bersama yaitu pemenuhan layanan dasar secara inklusif bagi masyarakat Kaltara.
“Di masa mendatang, kami berharap SKALA dapat mendukung Pemerintah Kaltara berkolaborasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin kokoh, melalui penguatan perencanaan, kualitas penganggaran dan pembelanjaan,” tutupnya.