TARAKAN – Anggota DPRD Kaltara, Supa’ad Hadianto, memanfaatkan agenda Kunjungan Daerah Pemilihan (Kundapil) sebagai ruang diskusi langsung dengan warga Tarakan. Bertempat di Ruang Terbuka Gitajalatama, kegiatan ini diramaikan oleh anggota PASS yang antusias menyampaikan berbagai persoalan sehari-hari.
Kegiatan dimulai dengan senam Zumba bersama, kemudian dilanjutkan dengan dialog terbuka terkait persoalan masyarakat.
“Kundapil adalah kesempatan bagi kami untuk memahami denyut persoalan yang dirasakan masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi hingga infrastruktur,” ujar Supa’ad.
Warga Minta Perhatian Serius untuk Pendidikan dan BPJS
Dari berbagai penyampaian, dua isu mencuat paling kuat: problem pendidikan dan sulitnya masyarakat mempertahankan keanggotaan BPJS Kesehatan karena keterbatasan ekonomi.
Warga berharap ada kebijakan yang lebih memudahkan proses administrasi pendidikan serta solusi untuk tunggakan BPJS yang banyak terjadi bukan karena kesengajaan.
Respons Supa’ad: Pemerintah Hadir Lewat BPJS Gratis
Menanggapi keluhan tersebut, Supa’ad menyampaikan bahwa Pemprov Kaltara telah menyiapkan program BPJS Kesehatan gratis yang tercantum dalam RPJMD.
“Tahun 2025, pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 25 miliar untuk membantu 58 ribu warga Kaltara,” jelasnya.
Meski APBD mengalami penurunan sekitar Rp 600–700 miliar, Pemprov Kaltara tetap melanjutkan prioritas layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Supa’ad memastikan anggaran ini juga dialokasikan pada tahun 2026 dan berpotensi ditambah lewat APBD Perubahan.
Aspirasi Jadi Modal Pembahasan Kebijakan
Supa’ad menegaskan bahwa seluruh masukan masyarakat akan menjadi bahan pembahasan dalam rapat-rapat bersama Pemprov serta dinas terkait.
“Setiap aspirasi yang kami terima hari ini akan kami kawal agar memperoleh tindak lanjut yang sejalan dengan kepentingan masyarakat,” tutupnya.
