TANJUNG SELOR – Pendapatan hibah Provinsi Kalimantan Utara yang hanya mencapai Rp350 juta mendapat sorotan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kaltara. Fraksi menilai angka tersebut mencerminkan belum optimalnya pemerintah daerah dalam menjalin kemitraan dengan berbagai lembaga, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Ketua Fraksi PKS, Ladullah, menuturkan bahwa hibah daerah seharusnya menjadi peluang besar untuk mendorong program pembangunan, terutama sektor-sektor yang membutuhkan dukungan tambahan seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial. Menurutnya, pemerintah perlu lebih agresif membuka jalur kolaborasi dan memastikan komunikasi lintas lembaga berjalan efektif.
“Angka Rp350 juta menunjukkan masih banyak potensi hibah yang belum tergarap. Pemerintah harus lebih aktif menjalin hubungan kemitraan,” katanya.
Fraksi PKS meminta agar perluasan kerja sama dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pembangunan daerah. Ladullah menegaskan bahwa pendapatan hibah tidak boleh dipandang sebagai pelengkap laporan anggaran, melainkan bagian dari strategi pembangunan yang terukur.
Dengan pendekatan yang lebih kuat dan terarah, ia meyakini peluang mendapatkan hibah untuk Kalimantan Utara bisa meningkat signifikan.
