TARAKAN — DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) meminta agar pemerintah daerah dapat meningkatkan pelaksanaan program ketahanan pangan dari pusat.
Apalagi Presiden RI Prabowo Subianto melalui Kementerian Pertanian (Kementan) telah membuka kesempatan bagi daerah termasuk Provinsi Kaltara dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltara, Komaruddin mengatakan dengan menurunnya APBD Kaltara 2026 maka pemerintah daerah harus aktif dalam menarik program atau bantuan dari pusat. Tujuannya agar peningkatan perekonomian di Kaltara tetap terjaga.
“Terutama di sektor ketahanan pangan. Saat kunjungan Menteri Pertanian, Amran Sulaiman di Kaltara sudah tegas disampaikan kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten-kota untuk segera membuat usulan program swasembada pangan. Harus ditindaklanjuti program itu,” ujarnya, Rabu (26/11/2025).
Bahkan, Kementan RI siap menggelontorkan Rp500 miliar untuk mensukseskan program ketahanan pangan di Provinsi Kaltara. “Maka kepala daerah bersama instansi teknis harus aktif jemput bola mensukseskan program tersebut,” tegas Komaruddin.
Politisi Partai Amanat Nasional ini mengungkapkan dalam mengusulkan program juga harus melihat potensi pertanian yang tepat di Kaltara. Pastinya, harus bisa mendorong produktivitas pangan dan pertanian di daerah.
“Tentu juga harus melihat kemampuan SDM di Kaltara. Artinya perlu juga menyambut program pelatihan-pelatihan bagi petani agar SDM Kaltara lebih terampil,” tutur Komaruddin.