TANJUNG SELOR – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalimantan Utara meminta Pemerintah Provinsi Kaltara lebih selektif dalam menyusun anggaran, khususnya pada kegiatan yang dianggap tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Anggota Fraksi Demokrat, H. Saleh, menilai masih banyak pos APBD yang cenderung menguras anggaran tanpa menghasilkan dampak signifikan. “Kegiatan seremonial, perjalanan dinas yang tidak mendesak, serta program yang tidak esensial harus dipangkas. Anggaran tidak boleh habis untuk hal-hal yang tidak produktif,” tegasnya.
Saleh menambahkan, efisiensi belanja perlu didorong untuk menjaga ruang fiskal tetap sehat. Dana yang dihemat dapat dialihkan ke sektor prioritas seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan dasar.
Ia menekankan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini mengharuskan pemerintah mengambil langkah penghematan. “Pemprov harus berani melakukan koreksi. Efisiensi bukan sekadar opsi, tetapi kebutuhan agar pembangunan berjalan efektif,” ujarnya.
