TANJUNG SELOR – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Utara, Ruman Tumbo, kembali mengingatkan pemerintah pusat agar memberi perhatian serius pada kondisi infrastruktur dasar di wilayah perbatasan, khususnya Krayan. Ia menilai kawasan strategis nasional itu sudah terlalu lama dibiarkan tertinggal jauh dibanding daerah lain.
“Jalan perbatasan di Krayan itu bukan sekadar rusak. Banyak yang bahkan tidak layak disebut jalan. Warga bergerak seperti tinggal di wilayah yang tak pernah tersentuh republik,” tegas Ruman, Senin (17/11/2025).
Menurutnya, akses darat di berbagai titik masih berupa jalur tanah berlubang dan licin saat hujan. Kondisi ini membuat perjalanan antar-kampung memakan waktu berjam-jam dan membatasi mobilitas masyarakat. Ia membandingkan kondisi tersebut dengan infrastruktur di wilayah Malaysia yang berada tepat di seberang perbatasan.
“Kita berbicara tentang kawasan strategis nasional, tapi kenyataan di lapangan sangat jauh dari itu. Ketimpangan ini mempengaruhi pergerakan barang, ekonomi, hingga rasa kehadiran negara,” katanya.
Selain jalan, sektor kesehatan di Krayan juga dinilai berada dalam kondisi darurat. Tenaga kesehatan terbatas, obat sering tidak mencukupi, dan fasilitas pelayanan dasar banyak yang tidak memadai.
“Dalam kondisi kritis, warga hanya mengandalkan penerbangan perintis untuk rujukan. Jika cuaca buruk, nyawa bisa melayang,” ungkapnya.
Masalah serupa terjadi di sektor pendidikan. Ruman menyebut banyak sekolah yang kekurangan ruang belajar dan sebagian bangunannya bahkan tidak layak digunakan.
“Anak-anak belajar di bangunan lapuk, ruang kelas harus bergantian. Bagaimana mau bicara peningkatan kualitas SDM kalau fasilitas dasarnya saja belum terpenuhi,” ujarnya.
Ruman meminta pemerintah pusat untuk tidak lagi menjadikan perbatasan sebagai slogan kedaulatan tanpa diikuti kebijakan yang nyata. Krayan, menurutnya, membutuhkan program percepatan pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
“Pusat jangan hanya datang saat acara seremonial. Banyak warga hidup lebih dekat ke Malaysia dibanding ke kota kabupatennya sendiri. Negara harus hadir lewat infrastruktur yang layak,” tegasnya.
Ia menutup dengan penegasan bahwa pembangunan perbatasan bukan sekadar proyek fisik, melainkan tentang keadilan dan harga diri masyarakat di wilayah terdepan.
“Krayan itu garda depan Indonesia. Tapi hingga hari ini, mereka seperti hidup di halaman belakang republik,” tutup Ruman. (*)
