TANJUNG SELOR – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Utara, Rismanto, S.T., M.T., M.PSDA, kembali menyoroti lambannya pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan, khususnya di Kabupaten Nunukan. Ia menilai kondisi tersebut jauh dari standar ideal dan membutuhkan perhatian serius pemerintah pusat agar percepatan pembangunan tidak sebatas janji tahunan.
Rismanto menuturkan bahwa sejumlah infrastruktur dasar—mulai dari jalan antarkecamatan, akses menuju desa-desa terluar, hingga fasilitas publik di wilayah terpencil—masih minim penanganan. Kondisi ini menurutnya bukan hanya memperlambat mobilitas masyarakat, tetapi juga menghambat tumbuhnya ekonomi lokal.
“Nunukan ini beranda negara. Tapi faktanya, banyak akses jalan menuju wilayah strategis masih rusak berat. Ini ironi,” ujarnya usai rapat paripurna, Senin (17/11/2025).
Ia menyebutkan kerusakan jalan di sejumlah wilayah seperti Lumbis Ogong, Lumbis Pansiangan, Krayan Selatan, hingga kawasan pesisir Sebatik masih menjadi persoalan bertahun-tahun. Keterbatasan anggaran daerah, lanjutnya, tak boleh selalu dijadikan alasan.
“Yang kita butuhkan sekarang bukan lagi pembenaran, tetapi roadmap yang jelas dan komitmen kuat. Infrastruktur ini yang menentukan masa depan perbatasan,” kata politisi NasDem tersebut.
Rismanto menegaskan perlunya intervensi nyata pemerintah pusat, termasuk melalui program kementerian yang seharusnya lebih memprioritaskan wilayah perbatasan sebagai kawasan strategis nasional.
Selain jalan, ia juga menyoroti kualitas jembatan penghubung antar-desa, kurangnya irigasi pertanian, serta lambannya perbaikan fasilitas publik yang berdampak langsung terhadap produktivitas warga.
Ia berharap pemerintah pusat dan daerah dapat menyusun prioritas pembangunan berbasis kebutuhan riil di lapangan, bukan sekadar daftar proyek rutin.
“Kalau kondisi perbatasan dibiarkan seperti ini terus, sulit berbicara tentang daya saing. Infrastruktur adalah pondasi dari setiap kemajuan,” tegasnya.
Rismanto memastikan Komisi III DPRD Kaltara akan memperkuat pengawasan dan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap program pembangunan infrastruktur, terutama di Nunukan. “Harapan kami sederhana: masyarakat Nunukan benar-benar merasakan kehadiran negara,” pungkasnya. (*)