TANJUNG SELOR — DPRD Provinsi Kalimantan Utara menegaskan komitmennya mengawal proses penyusunan APBD 2026 agar berjalan transparan, efektif, dan tetap berada dalam koridor visi–misi Gubernur Kaltara. Pengawasan ketat dilakukan untuk memastikan setiap rupiah anggaran memberi dampak langsung bagi masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Kaltara, Muddain, menyatakan bahwa meski DPRD bukan pelaksana program, lembaga legislatif memegang peran penting dalam mengarahkan kebijakan anggaran agar tepat sasaran.
“Tanggung jawab DPRD adalah mengawasi seluruh proses penyusunan APBD serta memastikan program yang menyentuh masyarakat tetap terlaksana. Kita juga menilai sejauh mana pemerintah siap menyesuaikan anggaran dengan kondisi fiskal terkini,” ujarnya.
Pengurangan Dana Transfer Direspons dengan Efisiensi
Muddain menjelaskan bahwa tahun ini pemerintah daerah menghadapi tantangan berupa penurunan dana transfer nasional, sehingga anggaran harus dirasionalisasi sekitar Rp900 miliar dari total rancangan awal Rp3,1 triliun. Meski begitu, DPRD menekankan bahwa sektor layanan publik tidak boleh dikorbankan.
“Komitmen terhadap sektor prioritas tetap dijaga. Pendidikan dialokasikan sekitar 20 persen, kesehatan 10 persen, dan infrastruktur sekitar 40 persen. Rasionalisasi dilakukan secara hati-hati agar layanan publik tetap berjalan,” tegasnya.
Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan penyesuaian anggaran secara proporsional, memastikan program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga tetap menjadi prioritas.
Pengawasan untuk Jamin Layanan Dasar
DPRD juga menyoroti pentingnya menjaga stabilitas program wajib seperti fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur vital yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Pengawasan DPRD hadir untuk memastikan pemerintah terus memprioritaskan program yang benar-benar dibutuhkan warga, terutama pada saat kondisi fiskal sedang menantang,” lanjut Muddain.
Menurutnya, efektivitas penggunaan anggaran akan menjadi penentu keberhasilan pembangunan daerah pada tahun anggaran mendatang. Ia menilai koordinasi erat antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci agar pelaksanaan APBD berjalan optimal.
Optimistis RAPBD Rampung Tepat Waktu
Dengan proses pembahasan yang terus dimatangkan, DPRD Kaltara optimistis Rancangan APBD 2026 dapat diselesaikan sesuai jadwal. Anggaran diharapkan tetap berpihak pada masyarakat dan mampu menjaga keberlanjutan sektor-sektor prioritas.
