TANJUNG SELOR — DPRD Provinsi Kalimantan Utara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2026, Selasa (18/11/2025).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie, didampingi dua Wakil Ketua DPRD.Dalam kesempatan tersebut, Achmad Djufrie menegaskan bahwa pandangan umum fraksi merupakan tahap penting untuk menelaah lebih dalam isi rancangan APBD yang diajukan pemerintah daerah sebelum masuk ke pembahasan teknis.
“Melalui pandangan fraksi, kita bisa melihat poin-poin yang perlu dijawab pemerintah. Ini menjadi awal untuk memastikan rancangan APBD benar-benar sesuai kebutuhan daerah,” ujarnya.
Fraksi Tekankan Konsistensi dengan Visi Gubernur
Enam fraksi di DPRD Kaltara menyampaikan catatan masing-masing, baik terkait arah kebijakan anggaran maupun keselarasan program dengan visi gubernur serta rencana kerja yang telah disepakati.
“Fraksi berharap pemerintah tetap konsisten pada rencana kerja. Visi gubernur harus terakomodasi dan tidak keluar dari jalur yang telah ditetapkan. Kita ingin pelaksanaan APBD 2026 tetap on the track,” tegas Achmad.
Efisiensi Anggaran Jadi Sorotan
Achmad juga mengingatkan kondisi keuangan daerah yang masih terbatas. Karena itu, ia menekankan pentingnya penggunaan anggaran secara proporsional oleh seluruh OPD, terutama untuk sektor wajib seperti pendidikan dan kesehatan.
Ia menegaskan bahwa kedua sektor tersebut memiliki porsi anggaran yang tidak bisa dinegosiasikan: 20 persen untuk pendidikan dan 10 persen untuk kesehatan.
“Yang prioritas harus didahulukan. Kegiatan yang tidak mendesak bisa ditunda. Infrastruktur pun harus tetap disesuaikan dengan kemampuan fiskal,” katanya.
Belanja Daerah Dinilai Terlalu Besar
Salah satu catatan penting DPRD adalah masih tingginya belanja pegawai dan operasional daerah. Dari total APBD sekitar Rp2,2 triliun, belanja daerah mencapai Rp1,7 triliun, menyisakan ruang yang relatif kecil untuk pembangunan infrastruktur.
“Dewan meminta agar belanja daerah tahun depan ditekan dan fokus pada kebutuhan prioritas. Idealnya ada keseimbangan: sekitar Rp1,1 triliun untuk belanja dan Rp1,1 triliun untuk pembangunan infrastruktur,” tutup Achmad Djufrie.
Rapat pandangan umum fraksi ini menjadi langkah awal sebelum memasuki pembahasan lanjutan antara DPRD dan pemerintah daerah untuk merumuskan APBD 2026 yang lebih efektif dan tepat sasaran.
