TARAKAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan komitmen penuhnya dalam memperkuat sistem keamanan siber untuk mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Komitmen ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) Provinsi Kaltara, Dr. H. Iskandar Alwi, S.IP., M.Si., saat membuka secara resmi Workshop Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) Provinsi Kalimantan Utara.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Pertemuan RSUD dr. Jusuf SK Tarakan ini dibuka oleh Dr. Iskandar Alwi yang bertindak mewakili Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltara, Dr. Bustan, S.E., M.Si.
Dalam sambutannya, Iskandar menekankan bahwa komitmen Pemprov Kaltara tidak hanya berfokus pada penyediaan infrastruktur digital yang paripurna, tetapi juga pada pembangunan pertahanan siber yang tangguh.
“Komitmen kita dalam SPBE tidak hanya pada penyediaan infrastruktur digital yang paripurna, tetapi juga pada pertahanan siber yang baik untuk kelangsungan layanan publik prima,” terangnya.
Ia lebih lanjut mengingatkan bahwa ancaman siber di era digital ini bersifat global dan tidak mengenal batas wilayah. Oleh karena itu, kolaborasi dan kesiapsiagaan seluruh pemangku kepentingan mutlak diperlukan.
“Ancaman siber tidak lagi mengenal batas wilayah, sehingga kesiapan dan respons cepat dari Tim TIS di semua tingkatan mulai Provinsi sampai Kabupaten/Kota menjadi kunci,” terangnya.
Melalui workshop ini, ia berharap dapat tercipta kesamaan persepsi dan prosedur di antara seluruh anggota Tim TIS, sekaligus meningkatkan kapabilitas teknis secara merata dan menyeluruh. Hal ini dianggap penting untuk membangun sistem tanggap insiden yang terintegrasi dan efektif.
Menguatkan hal tersebut, Plt. Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi DKISP Kaltara, Dewi Martha Silaen, menyampaikan bahwa kegiatan ini langsung didampingi oleh ahli dari pemerintah pusat. Turut hadir sebagai pendamping adalah Sandiman Ahli Madya dari Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Firman Maulana, S.E.
Keikutsertaan BSSN ini menunjukkan dukungan dan perhatian serius pemerintah pusat terhadap upaya Pemprov Kaltara dalam membangun ketahanan siber. Langkah ini merupakan bagian dari upaya penuh Pemprov Kaltara untuk memastikan bahwa setiap layanan publik digital yang diluncurkan dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat dengan aman, lancar, dan optimal.
Dengan digelarnya workshop ini, diharapkan Tim Tanggap Insiden Siber Kaltara semakin solid dan siap menghadapi segala bentuk potensi ancaman siber di masa mendatang, sehingga kedaulatan data dan kelancaran layanan publik dapat terus terjaga.