TANJUNG SELOR – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalimantan Utara meluruskan isu yang menyebut anggaran perjalanan dinas Pemerintah Provinsi Kaltara mencapai Rp185 miliar. Kepala BKAD, Denny Harianto, menegaskan kabar tersebut tidak benar dan menyesatkan.
Menurutnya, informasi itu berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat, terutama di kalangan tenaga pendidik yang sebelumnya pernah menerima insentif dari pemerintah.
“Tidak ada anggaran perjalanan dinas sebesar itu. Semua sudah diatur sesuai mekanisme, berdasarkan ketentuan yang berlaku, dan hasil pembahasan dengan DPRD. Jadi tidak benar kalau ada yang menyebut ada angka fantastis,” tegas Denny, Kamis (2/10/2025).
Denny menekankan bahwa perjalanan dinas bukanlah bentuk pemborosan, melainkan kebutuhan untuk mendukung koordinasi, konsultasi, hingga pelaksanaan program pembangunan.
“Jangan disalahartikan. Perjalanan dinas dilakukan sesuai tupoksi OPD dan seluruhnya dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administrasi maupun hukum,” jelasnya.
Klarifikasi Angka Rp7,9 Miliar
Ia juga membantah tudingan BKAD mengantongi alokasi perjalanan dinas terbesar hingga Rp7,9 miliar. Menurutnya, angka itu dipotong dari konteks sebenarnya.
“BKAD memang bertugas mengoordinasikan perencanaan dan keuangan lintas OPD, jadi wajar ada kebutuhan perjalanan. Tapi bukan berarti paling besar dan tidak sesuai aturan. Semua tetap diaudit dan melalui evaluasi,” ujarnya.
APBD Disusun Transparan
Denny menambahkan, penyusunan APBD 2025 telah melewati proses musyawarah, evaluasi Bappeda, dan pembahasan bersama DPRD.
“BKAD tidak bisa seenaknya menentukan plafon anggaran. Semua mengacu pada KUA-PPAS, RPJMD, dan kesepakatan dengan dewan,” kata dia.
Ia juga meminta masyarakat menilai APBD secara keseluruhan, bukan hanya dari sisi perjalanan dinas. “Program prioritas seperti insentif guru, kesehatan, hingga infrastruktur tetap menjadi perhatian. Namun, semua harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah,” tambahnya.
Cerdas Pilih Informasi
Menutup keterangannya, Denny mengimbau agar masyarakat tidak mudah percaya pada informasi yang tidak jelas sumbernya.
“Kami terbuka untuk dikonfirmasi. Jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan isu ini untuk kepentingan tertentu dengan menyudutkan pemerintah,” pungkasnya.
