TANJUNG SELOR — Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kalimantan Utara (Kaltara) kembali diseret dalam pusaran isu miring. Ketua Lembaga Investigasi Negara (LIN), Aslin Lubis, menuding anggaran BKAD terlalu gemuk dan tidak masuk akal. Namun tuduhan tersebut langsung dibantah keras oleh pegiat media sosial, Syafaruddin Thalib, yang menyebut pernyataan Aslin lebih tidak masuk akal dan sarat kepentingan, bukan kritik murni.
“Tuduhan Aslin lebih tidak masuk akal dan sangat zalim. Kalau disebut kritik, mestinya berdasarkan data dan logika yang sehat. Tapi pernyataan Pak Aslin ini justru jatuhnya fitnah. Terlebih, isu ini baru muncul menjelang proses asesmen Kepala BKAD untuk jabatan Sekretaris Daerah Kaltara. Patut diduga ada muatan manuver yang kemungkinan titipan dari kandidat Sekda Kaltara,” tegas Syafaruddin, Kamis (24/9/2025).
“Tidak perlu saya contohkan semua, cukup satu saja sudah bisa kita simpulkan ada yang kurang beres dan jatuhnya fitnah,” lanjutnya menegaskan.
Menurutnya, cara berhitung yang digunakan Aslin sangat keliru. Ia mencontohkan tudingan terkait dana perjalanan dinas (Perdin) yang seolah dibagi rata untuk semua pegawai BKAD Kaltara. Sedangkan dibagi rata ke semua pegawai Pemprov saja sudah tidak masuk akal, apalagi cuma dibagi ke pegawai BKAD saja.
“Mana ada logika begitu?. Kalau ini terjadi, artinya baru terjadi di Pemprov Kaltara, dan itu cuma dari 1 sumber, yaitu logikanya pak Aslin,” tutur Syafaruddin.
Syafaruddin bahkan mencoba memaksa membenarkan logika berhitung Aslin, namun baginya tetap saja tidak ketemu rumusnya.
“Kalau pun benar hanya di BKAD, pembagiannya tidak mungkin sapu rata 58 orang. Dari kepala OPD sampai staf terendah yaitu tenaga honor, nilainya tentu berbeda. Kalau disetarakan, jelas tidak masuk akal, nggak nyambung sama sekali. Coba kita sama-sama jeli menggunakan logika tentang logika si pengkritik ini, antara logika dan logila,” sindir Syafaruddin.
“Bahkan pernyataannya sudah dibetulkan pun, masih saja tidak masuk akal cara berhitungnya, logika pembandingnya ngawur,” sindirnya lagi menegaskan.
Lebih jauh, ia menyebut Aslin berbicara tanpa basis data. “Jumlah pegawai BKAD saja salah. Bukan 58 orang, melainkan 98 orang. Artinya ini bukan kritik untuk membangun, melainkan asumsi pribadi yang menyesatkan. Jadi di sini kita bisa melihat bukti autentik yang konkret, bahwa pernyataaan pak Aslin tidak kredibel dan menyesatkan, karena bicara hanya menggunakan asumsi pribadi, bukan by data. Itu baru 1 yang saya contohkan, belum yang lain-lain,” ujar Syafaruddin.
Syafaruddin menilai tuduhan tersebut telah mencoreng nama baik BKAD, pencemaran nama baik, fitnah keji, dan kezaliman. “Bayangkan, seluruh staf sampai level paling bawah ikut dituding. Sama saja menuduh semua pegawai di BKAD dapat jatah preman. Itu fitnah keji,” terangnya.
Syafaruddin berpesan agar semua pihak bisa lebih bijak dalam menyikapi setiap isu yang beredar. Angka yang disampaikan Aslin bukanlah dana misterius seperti yang digembar-gemborkan, melainkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk tenaga PPPK formasi 2024 yang resmi diangkat tahun 2025.
“Ini yang mestinya diapresiasi, bukan difitnah. Karena justru bentuk perhatian pemerintah terhadap pegawai,” pungkasnya.(*)