TANJUNG SELOR – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kaltara terus melakukan upaya untuk mencegah masuknya hewan ternak yang berpenyakit ke Kaltara.
Kepala DPKP Kaltara, Heri Rudiyono mengatakan, hewan ternak dari luar daerah yang masuk Kaltara harus ada analisa risiko yang dilakukan. Sebab di beberapa wilayah, regulasi terkait pencegahan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) masih belum dicabut.
“Jadi kalau mau memasukkan ternak ke sini (Kaltara, Red.), kita akan kirimkan staf untuk melakukan analisa terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke sini,” kata Heri, Selasa (23/4/2024)
Dalam pelaksanaannya, DPKP juga melibatkan sejumlah pihak seperti Karantina. Prinsipnya analisa risiko itu harus ada supaya tidak terjadi penyebaran PMK di Kaltara.
Sejauh ini, untuk ternak sapi yang masuk ke Kaltara berasal dari Sulawesi. Sedangkan untuk ternak kambing didatangkan dari Pulau Jawa.
“Jadi potensi risiko itu jadi atensi kita. Apalagi kalau ada yang memasukkan tanpa izin, itu yang kami tidak inginkan,” ujarnya.
Heri menyebut, baru-baru ini pihaknya melakukan rapat di Kota Tarakan untuk mengeluarkan surat edaran khusus. Dalam edaran tersebut instruksinya meminta hewan ternak di Tarakan untuk sementara tidak boleh nyeberang ke kabupaten/kota lain di Kaltara.
“Ini karena sempat ada gejala penyakit di Tarakan. Tapi yang masuk ke Tarakan boleh. Ini karena ada pedagang yang membeli hewan ternak di luar sepengetahuan kami,” tutupnya. (adv)