NUNUKAN – Di ujung masa jabatan sebagai Bupati Nunukan periode 2015-2024, kinerja Asmin Laura Hafid disoroti masyarakat lantaran dinilai tak membawa perubahan pembangunan yang signifikan selama 9 tahun lebih.
Kekecewaan itu diungkapkan Nawir, warga RT 17 Tanjung Sungai Menteri, Kelurahan Nunukan Barat. Ia mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan di bawah kendali Laura gagal memberikan kebutuhan mendasar kepada masyarkat.
“Rata-rata rumah kami itu di atas laut. Ketika air bersih sulit kami dapatkan, sehari-hari kami Buang Air Besar (BAB) itu dengan air laut. Bisa dibayangkan air laut dipakai membersihkan itu nanti (dikhawatirkan) kena penyakit kulit gatal-gatal,” ujarnya Ahad (7/4/2024).
Kondisi warga setempat diperparah dan tak bisa berbuat banyak ketika memasuki musim kemarau. Mendapatkan air bersih dengan merogoh kocek sendiri pun sulit, karena terbatasnya selang yang digunakan untuk menjangkau wilayah tersebut.
“Anggaplah sebagian di daerah kami ada PDAM, tetapi di kala air embung tidak mengalir warga mau pakai apa. Itulah keluhan kami kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan, yang selama ini kami minta tolong, minta diperhatikan tetapi tidak diperhatikan. Karena mereka beralasan embung kering, padahal embung ini bersumber dari air hujan saja,” jelasnya.
Ia menilai Pemkab Nunukan di bawah kepemimpinan Laura belum juga tak memberikan jawaban solutif kepada masyarakat dari serangkaian masalah tersebut.
Meski persoalan listrik bukan sepenuhnya menjadi kewenangan Pemkab Nunukan, namun untuk kemaslahatan bersama diperlukan sinergitas hingga jemput bola dengan para pemangku kepentingan seperti PLN hingga pemerintah provinsi.
“Jangan diam di tempat lalu bilang ke masyarakat bahwa itu bukan kewenangan dia. Terus kenapa menjanjikan di visi misi. Di awal Ramadan listrik itu sering padam dan dilakukan bergilir. Kalau mesin genset-nya bermasalah dan daya suplainya berkurang, kemudian nanti dampaknya pemadaman listrik secara bergilir dan itu sering terjadi. Sehari itu bisa sampai 10 kali mati hidup kami di sini bergilir,” tegasnya.
Ia juga menyangkan belum meratanya hak dasar masyarakat ini. Sebab, persoalan listrik dan air bersih merupakan janji politik Laura saat Pilkada Nunukan tahun 2020 lalu.
“Di ujung masa jabatan ini apa karena suaminya mau calon sebagai bupati, sama juga yang mereka janjikan. Begitu juga Laura, sedangkan Nunukan saja tidak beres dibikin apalagi mau ngurus Kaltara,” tutupnya. (*)