TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakatnya. Salah satunya yaitu Program Layanan Dokter Terbang Kalimantan Utara (Pro Lanteraku) yang hadir sebagai inovasi untuk memaksimalkan peningkatan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) di daerah ini.
Pro Lanteraku berhasil masuk Top 5 nominasi OAPSI (Outstanding Achievement of Public Service Innovation) ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2023.
Hal ini disampaikan langsung oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik, Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA. Pengumuman Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji KIPP Tahun 2023 melalui kanal resmi youtube Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kementerian PANRB), Senin (31/7).
Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum mengaku, masuk Top 5 nominasi OAPSI menjadi suatu kebanggaan. Ia pun berharap agar inovasi ini tidak berhenti sampai disini saja, melainkan terus berkarya dan berkontribusi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Tentu ini menjadi pendorong bagi kita semua untuk bekerja lebih produktif dan menghadirkan berbagai inovasi pelayanan untuk masyarakat,” ungkapnya.
Diketahui, Pro Lanteraku salah satu langkah inovatif untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di daerah yang sulit dijangkau.
Pro Lanteraku adalah program inovatif yang melibatkan tenaga medis yang akan “terbang” atau menggunakan sarana transportasi khusus untuk mencapai daerah-daerah terpencil di Kaltara.
Melalui program ini, memberikan kesempatan bagi warga di daerah terpencil untuk mendapatkan layanan kesehatan yang setara dengan yang ada di perkotaan.
“Keberhasilan inovasi ini masuk dalam TOP 5 OAPSI merupakan suatu kehormatan dan membuktikan bahwa upaya dalam pengembangan inovasi di sektor kesehatan ini mendapatkan apresiasi,” kata Gubernur Kaltara Zainal Paliwang, Selasa (1/8/2023).
Sementara itu, Deputi Bidang Pelayanan Publik, Prof. Dr. Diah Natalisa mengungkapkan, bahwa penilaian KIPP Tahun 2023 dilakukan secara independen oleh tim evaluasi dan tim panel independent, tanpa intervensi dari pihak manapun.
“Finalis Top Inovasi 15 Kelompok Khusus melalui rangkaian seleksi penilaian dan observasi lapangan yang dilaksanakan selama lima bulan ini menghasilkan 5 Top OAPSI,” ungkapnya.
Adapun beberapa instansi yang masuk dalam Top 5 OAPSI meliputi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melalui Proper Tingkatkan Ketaatan, Pacu Efisiensi, Dorong Inovasi Industri dan Berdayakan Masyarakat untuk Pembangunan Berkelanjutan. Kemudian, Pemprov DKI Jakarta, CEK DAN SADARI (Cegah Kanker Serviks dengan Mobil Deteksi Kanker HIBISCUS dan Motor BUNGA INDAH) .
Selanjutnya, Pemprov Kaltara, PRO LANTERAKU (Program Layanan Dokter Terbang Kalimantan Utara). Kemudian ada Pemkab Bantul, Gelimasjiwo menuju SIMANTAP SEJAGAT (Sistem Manajemen Terpadu Kesehatan Jiwa Raga Masyarakat) dan Pemkab Grobogan, Rumah Kedelai Grobogan (RKG).
Pembinaan Pelayanan inovasi publik tidak berhenti di KIPP, pengembangan dan pelembagaan inovasi merupakan elemen pembinaan yang tidak kalah penting untuk menciptakan sistem inovasi yang baik.
“Sebagai inovasi yang terpilih sebagai Top Inovasi Pelayanan Publik, kami sangat berharap inovasi bapak ibu dapat direplikasi secara luas baik dalam satu instansi maupun antar instansi lain,” tutupnya.
Sebelumnya, KemenPAN-RB telah melakukan verifikasi lapangan secara daring terhadap program tersebut.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalimantan Utara (Kaltara) H Usman mengatakan, turut sertanya KemenPAN-RB dalam kegiatan tersebut dalam rangka melaksanakan kegiatan Verifikasi Lapangan (Verlap) Pro Lantera Ku.
Dalam pelaksanaannya, berbagai persiapan dilakukan. Pemprov melalui Dinkes dan Biro Organisasi Kaltara berkolaborasi untuk verlap Pro Lantera Ku ini.
“Mereka melaksanakan kegiatan verlap Pro Lantera Ku, kita bersyukur pelaksanaannya berjalan dengan baik dan sukses,” ucap Usman di Balai Adat Lamin Adjang Lidem, Desa Setulang, Kabupaten Malinau, Selasa (25/7/2023) lalu. (dkisp)